TimeMuba-Mengutip Sumber inilah.com | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan praktik suap dalam proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Terbaru, KPK mengungkap adanya dugaan aliran dana atau fee proyek yang diterima oleh Staf Khusus Menteri Perhubungan era Budi Karya Sumadi, Robby Kurniawan.
TimeMuba-Mengutip Sumber inilah.com | Robby Kurniawan menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK pada Selasa (5/5/2026) di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Pemeriksaan ini dilakukan setelah sebelumnya Robby sempat dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat anggota Komisi V DPR RI, Sudewo (SDW).
TimeMuba-Mengutip Sumber inilah.com | Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami dugaan penerimaan fee proyek oleh tersangka Sudewo maupun saksi terkait, termasuk Robby Kurniawan. KPK menduga terdapat aliran dana dari proyek DJKA yang tidak semestinya.
TimeMuba-Mengutip Sumber inilah.com | “Selain itu juga penyidik mendalami terkait dugaan penerimaan fee proyek untuk tersangka saudara SDW dan juga saudara saksi,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan.
TimeMuba-Mengutip Sumber inilah.com | KPK menegaskan bahwa penyidikan kasus ini masih terus berkembang. Tidak menutup kemungkinan, penelusuran aliran dana tersebut akan mengarah pada pihak-pihak lain, termasuk pejabat dengan jabatan lebih tinggi.
TimeMuba-Mengutip Sumber inilah.com | “Tentunya penyidik masih akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi lainnya guna melengkapi keterangan yang sudah diperoleh, baik dari saksi hari ini maupun sebelumnya,” tambah Budi.
TimeMuba-Mengutip Sumber inilah.com | Dalam perkara ini, KPK juga menemukan indikasi adanya pengkondisian proyek di lingkungan DJKA. Proses pengadaan diduga telah diatur sedemikian rupa agar dimenangkan oleh pihak tertentu yang sebelumnya telah memberikan suap.
TimeMuba-Mengutip Sumber inilah.com | Modus tersebut melibatkan pengaturan atau plotting pemenang proyek, sehingga menguntungkan penyedia jasa tertentu dalam pengerjaan proyek-proyek di DJKA Kementerian Perhubungan.
TimeMuba-Mengutip Sumber inilah.com | Hingga kini, KPK masih terus mengembangkan penyidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti tambahan untuk mengungkap secara menyeluruh praktik korupsi yang terjadi dalam proyek infrastruktur perkeretaapian tersebut.